"Jangan Semua Dibebankan Kepada Pengusaha"
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta permasalahan
Upah Minimum Provinsi (UMP) jangan dibebankan kepada pengusaha, seharusnya ini
menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan
permasalahan setiap tahunnya.
"Ini juga menjadi PR pemerintah yang tidak diselesaikan, semestinya kalau
pemerintah itu berjalan baik lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi
dan Pak Ahok, menyiapkan fasilitas perumahan, transportasi yang baik. Jadi
jangan semua ini dibebankan kepada pengusaha," ungkap Ketua Apindo Anton
Supit dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).
Anton menegaskan, permasalahan UMP ini jangan sampai semua mengganggu investasi
yang sedang berjalan. Dia melanjutkan, jika terus dipaksakan, bukan tidak
mungkin banyak pabrik yang akan tutup.
"Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan kita akan
menjadi negara yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang kaya, enggak kerja
juga digaji ya enggak apa-apa kita jadi negara konsumen. Tapi kalau kita butuh
lapangan pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan lain-lain, kita butuh
mempertahankan investor," tegasnya.
Menurut Anton, dampak yang ditimbulkan untuk para investor akibat kenaikan UMP
ini yang memasuki tahun ketiga sudah parah. Karena dalam kenaikan tersebut
bukan negosiasi yang di ambil namun tekanan fisik, seperti terlihat pemaksaan.
"Saya kira begini, Saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta ini kan sudah
semuanya diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh kalangan oknum, masalahnya
kalau pemerintah tidak berani menegakkan hukum tuntutan yang tinggi tidak akan
berjalan, tetapi kalau tidak berunding maka akan kepada hukum. Harusnya
masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari kerja ini kan enggak gampang,"
pungkasnya.
sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/11/02/320/890992/jangan-semua-dibebankan-kepada-pengusaha
"Ini juga menjadi PR pemerintah yang tidak diselesaikan, semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok, menyiapkan fasilitas perumahan, transportasi yang baik. Jadi jangan semua ini dibebankan kepada pengusaha," ungkap Ketua Apindo Anton Supit dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).
Anton menegaskan, permasalahan UMP ini jangan sampai semua mengganggu investasi yang sedang berjalan. Dia melanjutkan, jika terus dipaksakan, bukan tidak mungkin banyak pabrik yang akan tutup.
"Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan kita akan menjadi negara yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang kaya, enggak kerja juga digaji ya enggak apa-apa kita jadi negara konsumen. Tapi kalau kita butuh lapangan pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan lain-lain, kita butuh mempertahankan investor," tegasnya.
Menurut Anton, dampak yang ditimbulkan untuk para investor akibat kenaikan UMP ini yang memasuki tahun ketiga sudah parah. Karena dalam kenaikan tersebut bukan negosiasi yang di ambil namun tekanan fisik, seperti terlihat pemaksaan.
"Saya kira begini, Saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta ini kan sudah semuanya diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh kalangan oknum, masalahnya kalau pemerintah tidak berani menegakkan hukum tuntutan yang tinggi tidak akan berjalan, tetapi kalau tidak berunding maka akan kepada hukum. Harusnya masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari kerja ini kan enggak gampang," pungkasnya.
sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/11/02/320/890992/jangan-semua-dibebankan-kepada-pengusaha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar